Eka Santosa Terkait OTT Ajay Walikota Cimahi oleh KPK: Kecewa, dan Mohon Maaf ...
Algivon -- Eka Santosa, Ketua DPRD Jabar (1999 – 2004) dan anggota DPR RI (2004 – 2009) ditemui redaksi (29/11/2020) di kediamannya di Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sepulang dari aktivitas hariannya di Jakarta, mengungkapkan rasa kecewa sekaligus minta maaf:
“Kecewa berat saya sekaligus minta maaf kepada warga.
Pasalnya, saya turut melahirkan Kota Cimahi saat di DPRD Jabar kala itu, sekarang
kecewa beratlah. Teringat, bahwa menjadikan dari Kotip menjadi Kota Cimahi itu,
amatlah berliku, mahal dan berat pula. Apalagi ini sudah tiga kali walikota kena
OTT KPK?!,” seru Eka Santosa.
Lebih lanjut menurut Eka Santosa yang kini lebih intens berkecimpung
dalam kegiatan lingkungan hidup selaku Ketua Umum DPP Gerakan Hejo, dan mengaping
di Baresan Olot Masayarakat Adat (BOMA) Jabar selaku Duta Sawala (Sekertaris
Jenderal), yang berusaha memperjuangkan hak sipil dan hak ulayat Masyarakat
Adat, disamping mengembangkan Kawasan Alam Santosa sebagai desa wisata di ‘Bandung
timur’ atau Kabupaten Bandung:
“Kekecewaan lain saya, bayangkan masalah persampahan di kota
kecil ini, tak pernah tuntas. Dimana-mana setiap sudut kota sampah selalu berserakan.
Belum lagi limbah industri yang beruntung, setiap saat kini dikawal oleh
program Citarum Harum dari pihak TNI khususnya Kodam III Siliwangi, namun belum
memunculkan solusi jangka panjang. Baru sporadis saja, dan sesaat,” ujarnya.
“Kalau tak keliru pada September 2019, di workshop Stungta masih
di Cimahi, kini menjadi StungtaXPindad karena kerjasama produksi dengan Pindad,
berlangsung eksebisi khusus. Hadir kala itu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi
Jabar, dan beberapa pakar incinerator termasuk akademisi dari ITB Bandung yang
mengapresiasi karya anak Cimahi. Hebatnya lagi, beberapa hari kemudian
inovatornya diundang ke Pemkot Cimahi. Saya ikut serta ke Pemkot Cimahi, membesarkan
Bung Betha karena katanya akan dihadiri khusus oleh Walikota Cimahi.”
Masih kata Eka Santosa, pada hari yang dinanti di salah satu ruangan di Kawasan Pemkot Cimahi, katanya Kang Ajay Muhammad Priatna akan hadir pada pagi hari itu, “Tunggu punya tunggu, kehadiran Pak Walikota Cimahi itu tak ada batang hidungnya. Lucunya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang sempat hadir sebentar, lalu permisi akan hadir lagi, juga tak menunjukkan batang hidungnya. Pertanyaan saya kala itu, ada gelagat apa? Dari situ saya secara pribadi, hanya menangkap firasat yang tak biasanya tentang kinerja Pemkot Cimahi yang turut saya dorong untuk lahir pada era saya di DPRD Jabar.”
Pada kesempatan ini, Eka secara khusus menghimbau beberapa tokoh yang berjuang, hingga bisa melahirkan Kota Cimahi, lalu diresmikan sebagai kota otonom pada 21 Juni 2001 melalui UU No 9 Tahun 2001, padahal sebelumnya sebagai kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Bandung sejak 29 Januari 1976. Harapannya, bisa bertemu kembali dengan para pejuang yang mendorong lahirnya Kota Cimahi pada era 2001 lalu, sambil mengkritisi kondisi pemerintahan:
“Hingga kini masih punya 3 kecamatan seperti dulu. Artinya,
dinamika pemerintahannya tak berusaha mendekatkan pelayanan masyarakat atau
meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Sama saja, tak pernah beranjak ke
perbaikan. Ini sudah overload apalagi dengan luas lahan terbatas (40,47 km2 -
red), dengan penduduk yang padat (tahun 2019, 554.755 populasi – red), seru Eka
sambil menambahkan – “Kota Banjar saja yang hampir mirip kondisinya dengan Kota
Cimahi, kecamatannya sudah bertambah menjadi 5. Tujuannya agar masyarakat itu
bisa dilayani lebih maksimal.”
Salah satu sudut Kota Cimahi (istimewa/ilustrasi )
Kembali Eka Santosa ditanya kondisi apa yang diinginkannya setelah mengalami tiga kali Walikota-nya kena OTT?
“Harapan saya bertumpu ke Pak Ngatiyana selaku Plt Walikota Cimahi, saya percaya beliau mampu memimpin lebih baik lagi, dan tentu akan belajar dari yang sudah-sudah. Kabarnya, beliau termasuk orang dekat dari LPB (Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi). Intinya, yang terbaiklah buat warga Kota Cimahi,” tutupnya dengan memberikan catatan – “Dinamika dari legislator sebagai penyeimbang, nyaris tak ada geliatnya dan dinamikanya. Pun, kaum oposan yang biasa lantang mengkritisi jalannya pemerintahan, apa kabar di Kota Cimahi?” (Harri Safiari)
Tidak ada komentar