Dominikus Dalu, Ombudsman Jabar di Tengah Lonjakan Covid-19 Keluarkan 7 Butir Saran ke Penyelenggara PTM 100%

(Foto: Jabar.go.id) 

 

Algivon -- Sebagai upaya bersama yang ditujukan ke semua pemangku kepentingan, demi mencegah melonjaknya pandemi Covid – 19 varian Omicron khususnya di lingkungan sekolah di Jawa Barat, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melalui rilisnya pada 24 Januari 2022,  menyampaikan saran dan masukan ke Pemprov jabar, Bupati serta Walikota seJabar. Saran ini termaktub  dalam surat Nomor: B/0028/PC.01.01-12/I/2022, dan Surat Nomor: B/0029/PC.01.01-12/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022.

 

Dijelaskan dalam rilisnya, saran ini terkait penyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus Covid-19 akibat adanya varian virus Omicron cukup mengkhawatirkan. Hal ini mengacu pada data per tanggal 23 Januari 2022 ada penambahan kasus Covid-19 harian mencapai angka 2.925 kasus. Namun penyelenggara pelayanan pendidikan masih tetap melaksanakan PTM 100%.

 

Pertimbangan lainnya, Provinsi Jabar menempati urutan kedua daerah penyumbang kasus harian Covid-19 setelah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data tersebut, diperlukan langkah antisipatif dan perlindungan keselamatan siswa sekolah yang menyelenggarakan PTM 100%, tujuannya agar kasus Covid-19 tidak kembali melonjak.

 

Adapun saran dan masukan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Mempertimbangkan kembali pelaksanaan PTM secara 100% di berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Barat sebagaimana yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk antisipasi lonjakan Covid-19;

2. Mempertimbangkan dengan seksama data perkembangan kondisi Covid-19 sebagai dasar ilmiah dalam menerapkan program pelaksanaan PTM. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara ketat dan penuh kehati-hatian;

3. Melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara konkrit dalam pengembangan materi dan metodelogi PJJ, program pendampingan orang tua, dan peserta didik untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas;

4. Melakukan peningkatan kapasitas satuan tugas Covid-19 di sekolah, serta koordinasi antar instansi pemerintah terkait dukungan terhadap mobilitas anak-anak dan kegiatan di sekolah;

5. Melakukan mix methode dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan cara PTM 50% dan PJJ 50% diatur secara proporsional (contoh: Senin, Rabu, Jumat pelaksanaan PTM selama 3 Jam dan Selasa & Kamis pelaksanaan PJJ);

6. Melakukan akselerasi dalam percepatan pemberian vaksin anak dan vaksin booster;

7. Memastikan pembiasaan penerapan protokol kesehatan dan perilaku

mencegah penyebaran Covid-19 pada anak-anak mulai dari lingkungan

keluarga.

 

Selain itu dalam penyampaian saran dan masukan di atas, Dominikus Dalu S. selaku Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, berharap Gubernur Jabar beserta Bupati/Walikota agar tetap mengutamakan keselamatan dan Kesehatan masyarakat. ”Termasuk anak-anak, selama pandemi Covid – 19 yang masih terjadi saat ini, Telah berlangsung hal-hal baik yang sudah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran pandemi dalam  dua tahun ini. Lanjutkanlah upaya kompak dan baik ini,”tutpnya.  (HS/Ombudsman Jabar).