Mulyadi dari Banggar DPR RI Ungkap Rapor Merah BUMN: Tak kapok Lakukan Penanaman Modal Negara

 

Mulyadi (tengah) beberkan rapor merah di sejumlah BUMN - Proses PMN harus diawasi secara transparan serta melibatkan rakyat - 'Ingat krisis keuangan yang merembet pada krisis politik di Sri Lanka pada April 2022, salah satunya tersebab pemerintah jor-joran pinjam modal usaha dari negara asing, ini debt trap namanya,siapa tahu bisa terjadi di negara kita, papar salah satu peserta diskusi ini. (Foto:Ist).

Algivon – Syahdan, ikhwal kerap muncul pemberitaan tentang rapor merah kinerja emiten Badan Usaha Mili Negara (BUMN), sayangnya seiring perjalanan waktu kondisi ini bak menguap begitu saja. Ujung-ujungnya niat mulya upaya pemerintah mendongkrak perekonomian nasional itu, nyaris tak ada lang ujurnya.

 

Adalah sejak era 2015, pemerintah besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Via Penanaman Modal Negara (PMN) ini, sang BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan, dan aktif mendukung program prioritas nasional.

 

Apa daya, walaupun sudah disuntik sejumlah dana, tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk alias memble. Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi mengungkapkan, meski terbukti tidak efektif, negara seperti tak kapok melakukaan pola penyuntikan PMN ini.

 

"Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PMN," terang Mulyadi kala ia berbicara pada diskusi Kerjasama JMSI Jabar Dengan ISEI yang bertajuk "Transparansi Pengelolaan Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN" di Jalan Maskumambang No. 39 Kota Bandung, pada Sabtu, 21 Mei 2022.

 

Transparansi Anggaran

 

Idealnya, kata Mulyadi, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Mulyadi khawatir, ini akan membuat beban APBN makin berat. Terungkap seperti ada yang mengesalkan dirinya: “Selama ini pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen,” paparnya dengan sengit sambil menambahkan – "Ini akan jadi beban APBN di masa yang akan datang."

 

Terdorong atas diskusi ini, di antaranya ia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian APBN.

 

"Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN karena transparansi anggaran itu penting. Jangan sampai tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol oleh negara," ungkapnya.

 

Lebih jauh masih kata Mulyadi, jika utang itu berasal dari pinjaman luar negeri, pengelolaannya harus transparan, dan tepat sasaran karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya. Sebenarnya, kata dia, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset.

 

Alhasil, Mulyadi mengevaluasi, jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka kran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN. "Jangan sampai improvisasi bisnis yang dilakukan justru mengancam kedaulatan ekonomi negara" tutupnya. (HS/Rls)