M Jumhur Hidayat Didaulat ‘Nyapres’ oleh Aktivis Lintas Generasi: Tolak Penambahan Periodisasi Jabatan Presiden

 

Presiden RI, Joko Widodo  

 

Algivon – Kembali beraktivitas seperti biasa, Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dideklarasikan atawa ‘nyapres’ sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh para aktivis lintas generasi. Yang unik, deklarasi ini dilakukan dalam acara Kemping Aktivis Lintas Generasi di Gunung Cikuray Kabupaten Garut 18-19 Juni 2022 lalu. Turut hadir di acara ini, di antaranya aktivis legend Malari '74, Hariman Siregar, aktifis Paskah Irianto dan rekan seperjuangan Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan.

 

Selain mendeklarasikan calon presidennya; Para aktivis lintas generasi juga menyampaikan sikapnya menolak upaya upaya memaksakan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut para aktivis, Jokowi harus mau berhenti secara terhormat setelah masa jabatan periode keduanya selesai. Setiap upaya menambah periodesasi jabatan presiden adalah bentuk pengkhianatan terhadap agenda reformasi/demokrasi. Jika hal tersebut tetap dipaksakan maka, para aktivis gerakan lintas generasi akan melawan habis habisan.

 

Deklarasi dan penyampaian sikap tegas para aktivis ini merupakan momentum penting yang dapat memecah kesumpekan politik pencalonan presiden saat ini. Rakyat Indonesia tengah diombang ambing oleh figur figur calon presiden yang disodorkan oleh elit lembaga survey, dan digoreng oleh elit politik untuk dihidangkan kepada para oligarki. Siapa yang layak untuk diloloskan sebagai capres harus sesuai dengan selera kepentingan para "penguasa" tersebut.

 

Menurut Didi Suradi, salah satu peserta Kemping Aktivis Lintas Generasi di Gunung Cikuray  kehadiran M Jumhur Hidayat atau siapapun yang berasal dari kalangan aktivis gerakan, menjadi penanda bahwa masih ada perlawanan terhadap sistem dan budaya politik, yang kini dimonopoli kekuatan oligarki.

 

Masih kata Didi Suradi, persoalan berhasil maju atau tidak ikut ‘nyapres’, serta mampu memenangkan politik elektoral atau justru kalah, tidak terlalu penting.

 

“Yang utama adalah terus menyuarakan bahwa dinamika politik Indonesia bukan hanya milik segelintir elit partai dan cukong oligarki,” pungkasnya. (HS/Rls).