Dari RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Mulyadi: Prioritaskan Pekerja Lokal

Tangkapan layar jalannya RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Nina Konstruksi Kementerian PUPR pada Selasa, 20 Juni 2023 di Jakarta - Latih secara layak pekerka lokal, dan utamakan pekerja dari dalam negeri ketimbang tenaga asing, apalgi jika secara teknis tenaga kita mampu mengerjakannya.  

 

Algivon.com – Drs. H. Mulyadi, MMA., Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar V, pada Selasa (20/6/2023) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Terpantau oleh redaksi Kang Mulyadi demikian sapaan akrab anggota parlemen kelahiran 2 November 1970, menurutnya ia menyampaikan tiga hal:   

 

“Pertama, perlu kepekaan pemerintah khususnya di Kementerian PUPR, karena banyak projek-projek besar yang bersumber dari APBN, contoh aktual pembangunan Rusun di Citeureup (Kab. Bogor). Tetapi saya terima laporan, masyarakat di sekitar proyek ini tidak merasakan dampaknya sama sekali. Bahkan, hanya untuk menjadi kuli bangunannya pun sulit,” ujarnya dengan menambahkan – “Makanya, perlu ada norma-norma demi memprioritaskan warga sekitar, agar SDM Lokal di sekitar pembangunan bisa ikut merasakan.”

 

Lebih lanjut menurut Kang Mulyadi dalam RDP ini, menanggapi rencana pemerintah memperkerjakan tenaga asing di IKN (Kaltim), ia menyarankan sebagai butir kedua:   

 

“Bangunlah segera Balai Latihan Kerja (BLK), agar warga setempat di sekitar IKN menjadi pesertanya. Kelak mereka lulus dari BLK, mudah disalurkan ke dunia kerja. Jangan seperti sekarang, warga di sekitar IKN banyak yang masih sulit mendapat pekerjaan,” tandasnya.

 

Selanjutnya, pada butir ketiga Mulyadi meminta negara betul-betul hadir dalam pembangunan,”pembangunan di daerah harus sesuai dengan instruksi presiden, agar terjalin sinnkornisasi antara Kementerian PUPR dengan instruksi presiden itu sendiri.”

 

Menyinggung apa pesan terpenting dari RDP hari ini,” Ada tiga agenda penting untuk Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yaitu Pembenahan, Optimalisasi dan Pengembangan,” tandasnya sambil menambahkan – “Bila hal IKN ini sebagai legacy dari Presiden Jokowi, seharusnya dipersiapkan dengan matang. Mereka harus mempersiapkan diklat atau masuk BLK dulu untuk pekerja lokal, khususnya.” (HS/Rls)