Muhammad Farhan Anggota DPR RI Menyerap Keluhan Warga Sekitar Masjid Al Jabbar - Apa Katanya?
Warga di sekitar Masjid Al Jabbar di Cimincrang, Gedebage Kota Bandung, hakikatnya hanya berharap kejelasan atas urun rembug kehadiran mesjid iconic ini. "Lebih cepat persoalan ini tuntas, akan memuluskan keberadaan mesjid ini yang sudah banyak dikenal seantero Nusantara," papar Ahmad s(34) alah satu peserta dalam pertemuan ini. (Foto: HS)
Algivon -- Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) yang juga Bakal Calon Walikota Bandung Muhammad Farhan menyerap aspirasi dan keluhan Warga Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Penyerapan aspirasi ini, terkait kisruh , pengelolaan Masjid Al-Jabbar yang juga dikenal sebagai Masjid Terapung Gedebage, yang sayangnya tak kunjung reda sejak diresmikan 30 Desember 2022. .
Muhammad Farhan pada Jumat malam itu (16/6/2023) berangkat langsung dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung menjelang malam dengan dibonceng sepeda motor, sambil menembus cuaca hujan dan kemacetan lalu lintas. Dirinya, langsung menyambangi Kantor Kelurahan Cimincrang demi menemui puluhan warga yang tinggal di sekitar Masjid Al-Jabbar yang sejak pembukaannya
Muhammad Farhan seusai berdialog dan mendengar keluhan warga yang diwakili Yusuf Irawan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tedi Sutadi dari Cimincrang Bersih (Ciber) dan Rohendi dari Panitia Parkir Sementara (Panser), seketika itu memberikan pernyataan kepada para awak Media.
Menurut Muhammad Farhan, warga yang menyampaikan keluhannya adalah warga Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, yang terdampak pembangunan dan pembukaan Masjid Al-Jabbar.
Muhammad Farhan mengungkapkan, Masjid Al-Jabbar beroperasi dibuka untuk umum, dan Insha Allah sebagai tempat beribadah terindah di Jawa Barat, diharapkan bisa membawa berkah.
Bahwa sebagai sebuah tempat ibadah religi yang terkenal di seluruh Indonesia, Masjid Al-Jabbar juga kemudian menggerakkan perekonomian, Muhammad Farhan dan warga Cimincrang berharap yang bergerak itu adalah UMKM, ini sebagai upaya pemberdayaan, terutama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Faktanya, dalam pelaksanaannya sejak Desember 2022 hingga hari ini terdapat banyak ketidakjelasan terutama dalam pemanfaatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang yang sangat sederhana, yaitu, pertama parkir, kedua Pedagang Kaki Lima (PKL) atau UMKM, dan yang ketiga menyankut pengembangan dan pengelolaan kelompok Sadar Wisata.
Muhammad Farhan dan warga Cimincrang menyadari UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat,. Menurutnya, UMKM inilah yang telah menyelamatkan ekonomi kota Bandung dan ekonomi Jawa Barat saat mengalami pandemi Covid-19.
Menurut Muhammad Farhan, memang salah satu kelemahan UMKM ini tidak punya legalitas, "tapi memang kalau punya legalitas namanya perusahaan," ujarnya.
Untuk itu Muhammad Farhan dan warga Cimincrang mengharapkan ada sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengayomi para pelaku UMKM, tenaga sumber daya pengatur parkir, dan pelaku UMKM, serta kelompok Sadar wisata di Kelurahan Cimincrang di seputar Masjid Al-Jabbar, "tujuannya, agar diatur dan diberdayakan secara maksimal," tutur Muhammad Farhan.
Saat ini yang dirasakan oleh warga adalah pengaturannya, pertama tidak transparan, kedua melibatkan diduga oknum-oknum yang mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim 0618/Kota Bandung,
"Persoalan ini harus clear dulu, kedepankan saling pengertian dan hindarkan hal-hal yang tak kita inginkan. Saya gembira warga di sini, telah sangat-sangat besar pengertiannya selama ini," jelass Muhammad Farhan kepada perwakilan warga kelurahan Cimincrang yang merasa resah atas kekisruhan ini.
Untuk itu Muhammad Farhan dan warga Cimincrang memohon ada kejelasan, transparansi atau keterbukaan pengelolaan, apabila memang ada keterlibatan aparat TNI kerangkanya dalam bentuk apa, dan apabila memang ada pihak ketiga yang merupakan perusahaan swasta yang mengelola parkir, Muhammad Farhan dan warga Cimincrang meminta agar diberdayakan lebih banyak warga kelurahan Cimincrang sebagai petugas perparkiran.
Mencari Solusi ...
Karena ada peluang UMKM, maka Muhammad Farhan dan warga Cimincrang meminta agar diberikan kejelasan lapak berjualan UMKM bagi pelaku UMKM warga kelurahan Cimincrang di wilayah yang ditetapkan.
Karena apabila harus menyewa terlalu mahal, Muhammad Farhan dan warga Cimincrang menghargai solusi yang diberikan oleh Camat Gedebage yang mengarahkan pelaku UMKM untuk menyewa, tetapi tidak mungkin karena terlalu mahal.
"Kami mengharapkan ada solusi agar diberi sebuah lahan, dan tentu saja sebagai warga negara Indonesia, Warga Jawa Barat, dan Warga Kota Bandung, kami akan diatur, dan kami akan patuh pada setiap pengaturan yang terbuka dan transparan, baik itu oleh Pemerintah Provinsi, Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Jabbar, juga aparat keamanan baik dari Kepolisian maupun TNI," kata Muhammad Farhan.
"Ini bukan suara saya sendiri, tapi kepentingan semuanya, itu sebabnya saya sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jabar I tidak sendiri ke pertemuan ini, namun bersama dengan Anggota DPRD Kota Bandung dari dapil IV Asep Sudrajat," ujar Muhammad Farhan.
Lebih lanjut Muhammad Farhan berharap mudah-mudahan suara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Panitia Parkir Sementara atau Panser yang selama ini menjadi relawan untuk pengaturan parkir di Masjid Al-Jabbar sejak Desember 2022 hingga saat ini, juga dari Cimincrang Bersih atau Ciber, Kelompok Darwis atau Sadar Wisata yang menyediakan fasilitas wisata bagi para pengunjung Masjid Al-Jabbar didengar.
"Tentu harapan kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKM Al-Jabbar, aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI berkenan membuka pintu-pintu silaturahmi, komunikasi agar kita bisa sama-sama menemukan solusi," kata Muhammad Farhan.
Muhammad Farhan dan warga Cimincrang percaya Al-Jabbar dibangun untuk kesejahteraan masyarakat secara luas, dan bagi warga Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Tuntutan Warga Cimincrang Gedebage
Segenap warga di sekitar Masjid Al Jabbar di Cimincrang, Gedebage Kota Bandung, percaya dan yakin persoalan menyangkut 10 butir tuntutan itu akan terwujud . (Foto: HS)
Inilah 10 Tuntutan Warga Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
1. Koreksi terhadap manajemen pemerintah Pemprov Jabar, kedepankan demokrasi dan peranan sipil dalam membangun peradaban di Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan masjid-masjid yang di kelola Pemprov salah satunya Masjid Raya Al-Jabbar.
2. Pemprov Jabar beserta Gubernur kurangi peran militer jika merasa dalam memimpin Jawa Berat berhasil membangun sumberdaya manusianya, masyarakat Gedebege bukan masyarakat tahun 1965, namun masyarakat modern mampu membangun ekonomi secara mandiri dan beradab.
3. Pemprov Jabar harus transparan dalam pengelolaan Masjid, fungsikan masyarakat sckitar untuk memakmurkan masjid, jangan melihat kami sebagai musuh atau sebagai pesaing Pemprov Jabar sehingga dihadapkan dengan militer.
4. Dalam menjalankan fungsi Masjid Raya kurangi peran TNI dari segala bidang mulai dari intruksi mengeiola parkir, pasar, odong-odong dan lain-lain, Pemprov Jabar seharusnya meraih masyarakat sekitar untuk memakmurkan Masjid bukan diganti perannya oleh militer, kami akan senang bila Pemprov Jabar dekat dengan masyarakat, kami bukan musuh, namun kami adalah Bangsamu yang harus dibangun bukan dengan cara pendekatan militer.
5. Pemprov Jabar hendaknya memakmurkan dan mengelola Masjid Raya Al-Jabbar oleh pengurus DKM yang sehari-hari selalu di Masjid, bukan oleh PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
6. MUI adalah bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pengelolaan Masjid Raya, bukan lembaga yang harus dimusuhi atau berkonflik.
7. Kami masyarakat Gedebage merasa prihatin dengan keadaan TNI yang seharusya bertugas di daerah berkonflik mejaga keamanan Nasional! dan di tapal batas negara, namun energinya terkuras oleh Masjid Raya Al-Jabbar untuk mengurusi parkir, Pasar Rakyat, PKL, kami mohon perhatian Panglima Besar TNI untuk melakukan evaluasi agar proses berbangsa dan bernegara sesuai pada tempatnya.
8. Kami mohon yang terhormat Gubernur Jawa Barat mengedepankan peran pembangunan sipil masyarakat dalam membangun Jawa Barat khususnya Masjid Raya Al-Jabbar, dekatkan kami dengan tim Dinas-Dinas (OPD), bukan langsung oleh TAP orang dekat Gubernur dan militer, sekali lagi kami bukan musuh Pemprov Jabar, justru kamilah masyarakat yang harus dibangun.
9. Kami mohon transparansi keberadaan Koperasi Militer Angkatan Darat keberadaanya di Masjid Raya Al-Jabbar dalam penguasaan pengelolaan Masjid Raya, masyarakat dan pengurus masjid masih mampu, Masjid Raya ini bukan Masjid Kapitalis, namun Masjid yang dibangun melalui APBD rakyat Jawa Barat, bukan melalui anggaran militer dari rakyat untuk rakyat.
10. DKM Masjid Raya segera membentuk Koperasi Masjid Raya Al-Jabbar untuk mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi di kawasan Masjid Raya Al-Jabbar agar pengelolaan Masjid Raya dan keterlibatan masyarakat Jawa Barat dapat berperan aktif secara positif, transparan dan syariah. (HS/BRH).
Tidak ada komentar