PLPR Palabuhanratu Kab. Sukabumi ‘Krak Mangkrak’ - Opung Bastian, Toni Ellen, Supardiono Sobirin DPKLTS, Angkat Bicara

L A P O R A N   K H A S 

Kolase foto di bagian atas tergambar situasi pantai Karang Pamulang pada era 2000-an sebagai pantai milik publik yang nyaman dan aman, tempat latihan surfing untuk melahirkan atlet level nasional dan internasional. Foto di bagian bawah masih di lokasi 'sakral' tempat berlabuh nelayan nasional kala musim barat, dan tempat kembalinya atau 'mulang' korban kecelakaan pantai di area ini, kondisinya dalam kurun 8 tahun terakhir (2015 - 2023), mayoritas habitat pantai ini rusak berat! (Foto: Ist). 

Algivon.com – Alkisah, gerak maju pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional (PLPR) di Karang Pamulang Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang penggarapan serta merta sejalan dengan munculnya protes yang marak sejak November 2015 lalu hingga Juni 2023 - nyaris tak pernah sepi dari cibiran para pecinta lingkungan di dalam dan luar negeri!  Intinya PLPR ini - Krak Mangkrak!

 

“Konon ada dana APBN sekira Rp. 296 milyar, dengan pembebasan lahan 6.600 M2, nyaris diam ini garapan proyek sejak 2017. Malah, sempat masuk ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara – red) Bandung, segala…” papar Yan Sebastian sang pegiat lingkungan yang terkadang kerap dipanggil ‘Opung Bunga Ayu’.

 

“Tujuan PLPR ini, tak jelas kena apa pantai Karang Pamulang milik publik yang dulunya primadona pantai tempat bertemu warga lokal dan pendatang, sebagai lokasi latihan surfing yang aman, justru dipilih seenaknya jadi PLPR. Lucunya, alasan dicari-cari, dikaitkan dengan keberadaan Geo Park Ciletuh, segala. It’s okay, boleh saja ada PLPR, tapi kunaha harus di pantai sakral dan kesayangan warga Palabuhanratu, Karang Pamulang? Kalau mau main waras nih, kan masih ada pantai lainnya buat bikin PLPR di Palabuhanratu?” ungkap Yan Sebastian yang dikontak redaksi pada Rabu, 28 Juni 2023.

 

Lebih lanjut ‘Opung Bunga Ayu’ ini mengungkapkan kekesalannya, tersebab 8 tahun PLPR mangkrak lalu 5 tahun lalu ditanami puluhan pohon ketapang,”daripada tanah ini tak terurus dan membuat saya sareukseuk, ya ditanami saja pohon, eh kamarin ada yang mau nebang,” ujarnya dengan menambahkan – “Mending, PLPR ini maju digarap, yang jelas ini mah nggak jelas siapa mereka, mau nebang pohon segala?”

 

 

Kata Toni Ellen, Ketua Komunitas ABCD

Secara terpisah redaksi mengontak Toni Ellen pegiat lingkungan yang di Kota Bandung sebagai Ketua Komunitas ABCD (Aliansi Bandung Cinta Damai) dengan segudang kegiatan lingkungan dan sosial-kemasyarakatan. Diketahui, Toni Ellen sejak awal PLPR pada era 2015-an cukup rajin mengkritisi pemilihan lokasi PLPR ini,”bukan anti pembangunan, mbok ya lakukan studi kelayakan yang benar, dan perhatikan dampak lingkungannya, koq PLPR ini seperti dipaksakan dan tak serius digarap. Buktinya, mangkrak…pemilihan lokasinya koq di pantai Karang Pamulang?” ujarnya kala membuka ulasan tentang topik hangat ini.

 

Menurutnya, kita ini baru saja mulai beradaptasi, dan bebenah dengan kondisi new normal. Faktanya, akibat pengrusakan lingkungan PLPR yang mangkrak, “kini diduga katanya ada penambangan pasir dengan dalih mengembalikan ke kondisi awal,” papar Toni Ellen dengan menambahkan – “Kami yang telah memperbaiki lingkungan yang sudah dirusak, dengan menanam manggrove, malah dirusak lagi?!”

 

Masih kata Toni Ellen, sepengetahuannya soal penanaman mangrove itu, “bila tak keliru pohon ketapang itu juga masih masuk dalam keluarga mangrove.”

 

Penutupnya Toni Ellen yang dalam dialog ini, dirinya merasa terpanggil kembali atas isu lama yang muncul lagi ke permukaan di jagat nasional:

 

”Dishub (yang menangani PLPR - red) itu mah dari dulu juga selalu bilang bahwa proyek PLPR untuk meningkatkan kepariwisataan. Buktinya, kan hanya jadi proyek perusakan lingkungan. Saya dalam 8 tahun terakhir ini, selalu ditanya oleh berbagai pegiat lingkungan dari dalam dan luar negeri. Sudah capek rasanya, menjawab proyek tak tentu arahnya ini. Lihat saja kerusakan lingkungan di lapangan!”

 

'Duh sedih', itu kata-kata umum bila ditanyakan kondisi pantai Karang Pamulang, Palabuhanratu dalam 8 tahun terakhir pada Juni 2023. Pasalnya, pantai indah ini kini menakutkan dibibirnya hanya ada gundungan tetrapod beton pemecah ombak yang dionggokkan begitu saja. Banyak kalangan yang meminta fungsi baik pantai Karang Pamulang dipulihkan lagi - carilah atau tempatkan PLPR di lokasi lain, tokh masih banyak pantai lain ....(Foto: Ist). 

 

Supardiyono Sobirin, Koordinator Dewan Pakar DPKLTS

 

Tokoh lingkungan hidup yang lama malang-melintang di lapangan dan dunia akademis yakni Supardiyono Sobirin, Koordinator Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), dengan bersemangat menyatakan setuju atas rujukan Prof. Erri Megantara, Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) Universitas Padjadjaran, seperti yang dimuat pada tempo.co (11/1/2016) dengan judul ‘Proyek Dermaga Pelabuhan Ratu Dinilai Serampangan’.

 

Dalam paparannya Supardiono Sobirin, menyatakan rencana pembangunannya belum jelas namun proyek sudah dimulai dengan pengedukan pasir pantai serampangan:

 

“Padahal, konsepnya belum jelas dan terungkap seperti apa?” ungkapnya.

 

Lebih lanjut terkait adanya pegiat lingkungan yang kerap mengkritinya:

 

“Patut diacungi jempol kepada kalangan yang melakukan protes terhadap proyek pembangunan PLPR di Pantai Karang Pamulang ini, karena tidak terbuka dan minta tidak minta pendapat public secara jelas.”

 

Masih kata Supardiono Sobirin:

 

”Intinya, tidak cukup hanya AMDAL saja, tetapi perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di kawasan ini. Hal ini menyangkut masa depan output dan outcome pembangunan ini yang harus membuat rakyat sejahtera, wilayah sekitar lebih makmur, dan lingkungan semakin lestari berkelanjutan.”

 

Ditanya tentang esensi perubahan tata lingkungan di sebuah pantai, Supardiono Sobirin menjelaskan lebih runtun, di antaranya:

“Pantai adalah interaksi alam antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Mengubah satu titik di suatu pantai, maka akan mempengaruhi ekosistem sepanjang garis pantai. “

 

Makanya, Supardiono Sobirin mewanti-wanti:

 

“Perlu perhatian terhadap ekosistem pantai jangan sampai rusak oleh keinginan administrasi pemerintahan ataupun oleh upaya bisnis yang sekedar melihat aspek keuntungan ekonomi saja.”

 

Oleh karena itu Supardiono Sobirin mengeluarkan jurus-jurus jitu pengelolaan lingkungan di sekitar pantai, yakni:

 

“Satu garis pantai/Satu pandangan komprehensif/Satu visi bersama/Satu perencanaan bertata-nilai, dan/Satu manajemen terpadu,” coba ini renungkan lalu praktikkan dengan konsisten di lapangan, pungkasnya. (Harri Safiari).