Senator Asal Jawa Barat Eni Sumarni, Prihatin Perjuangan CDPOB Mandek: Bukalah Moratorium …

Senator Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes sebagai Anggota Komite I DPD RI - terus berupaya memperjuangkan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat. " Ini mah aspirasi warga Jawa Barat murni untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperpendek rentang kendali," ujar Bunda Eni dalam beberapa kali kesempatan. (Foto: Shahadat Akbar/ Wahyu).

Algivon.com  --   Senator Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes sebagai Anggota Komite I DPD RI, ditemui disela-sela acara Dialog & Sedekah Budaya ‘Peringatan 1.000 Tahun Prasasti Sang Hyang Tapak’ pada Jumat, 7 Juli 2023 di Café Batavia, Hotel Savoy Homann Jl. Asia Afrika No. 112 Kota Bandung, Jawa Barat. Disinggung tentang progress perjuangan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), di antaranya untuk Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan dan Kabupaten Garut Utara.

 

“Sekali lagi, ini bagi Jawa Barat bukanlah keinginan sekedar untuk mekar, ini sebuah keniscayaan. Jumlah penduduk hampir 50 Juta Jiwa, baru terbentuik 27 Kabupaten Kota. Dibandingkan dengan Jawa Tengah saja Jawa Barat sudah ketinggalan 13 Kabupaten Kota. Jawa Tengah sudah memiliki 35 Kabupaten Kota, Sedangkan Jawa Timur 38 Kabupaten Kota,” tutur Bunda Eni demikian ia kerap disapa.  

 

Lebih lanjut Bunda Eni menjelaskan, bagi Jawa Barat ini selain sebagai keniscayaan,”juga merupakan suatu kebutuhan mendasar,” ujarnya dengan menambahkan:”ini akan memberikan manfaat yang besar, yaitu terciptanya percepatan pelayanan publik yang lebih baik, serta terwujudnya warga  Jawa Barat yang lebih sejahtera tentu lebih merata pula.”

 

Ditanya tentang apa kendala utama hingga perjuangan CDPOB di Jawa Barat ini seakan mandek padahal upaya dari warga Jawa Barat sudah cukup optimal, Bunda Eni menjelaskan:

 

”Kendalanya, disebabkan moratorium PP (Peraturan Pemerintah-red) yang tidak kunjung turun. Ini mengakibatkan seperti ada yang tersendat. Bagaimana kita akan melanjutkan pemekaran wilayah, itu kan acuan kita selama ini? Perjuangan kita sudah disampaikan ke Wapres Jusuf Kalla, lalu ke Pak Wapres Ma’ruf Amin. Harapannya, kepada Pak Presiden Jokowi yang tinggal sebentar lagi serta presiden RI yang baru kelak (2024 – 2029), segeralah membuka katup moratorium ini, semata demi keadilan.”

 

Bunda Eni yang cukup vocal memperjuangkan CDPOB Jawa Barat di tingkat pusat, pada kesempatan itu menyatakan kreprihatinanya:

“Saya  prihatin untuk memperjuangkan Jawa Barat ini, malah Papua  baru-baru ini sudah dikasih pemekaran. Sekali lagi, prihatindan dan kecewa, apalagi mengingat jumlah penduduk kita hampir 50 juta. Saat ini, hanya diawaki oleh 27 kepala daearah tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya dengan menambahkan – “Minimal kita itu 40 kota dan kabupaten. Semoga di periode diperiode 2023/ 2024, masih ada titik terang. Pak Jokowi, bukalah moratorium ….” 

Kata DPRD Provinsi Jawa Barat 

Pantauan redaksi masih seputar CDPOB dari DPRD Provinsi Jawa Barat seperti dilansir Pikiran Raykat.com, juga telah mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru. Malahan legislatif bersama baru-baru ini (26/6/2023) menyetujui satu lagi Calon Daerah Pemekaran Otonom Baru (CDOB), yaitu Kabupaten Subang Utara.

 

CDPOB lain yang diajukan ke pemerintah pusat ialah Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Sukabumi Utara, dan Tasikmalaya Selatan. Kesembilan daerah tersebut dianggap layak untuk dimekarkan.

  

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat mengatakan, Jabar dengan penduduk hampir 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota. Sementara Jawa Tengah yang berpenduduk lebih sedikit memiliki 35 kabupaten/kota, demikian pula Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota. Harapannya, moratorium ini segera dicabut.

 

Dalam perhitungannya jumlah kabupaten/kota di Jabar itu berpengaruh terhadap anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Ahmad menyontohkan anggaran dana desa, yang hanya diterima oleh 5.312 desa di Jabar, sedangkan di Jateng dan Jatim mencapai lebih dari 8.000 desa. (HS)