Warga Rancanumpang Tuntut Hentikan Pembangunan Jembatan Bailey dari Summarecon, Camat Gedebage: Akan Koordinasi Dulu Ya …

Kolase aksi demo pembangunan jembatan bailey di Rancanumpang Gedebage Kota Bandung (18/82023) (Foto: HS).

 

Algivon.com – Simpang siur proses pembangunan jembatan Bailey di Kelurahan Rancanumpang, Gedebage Kota Bandung yang dipertanyakan warga karena ketidakjelasan fungsi dan jangka waktu penggunaannya hingga Jumat siang, 18 Agustus 2023 masih menuai protes.

 

Puluhan warga Rancanumpang mempertanyakan keberadaan proyek ini ditengah-tengah pemasangan pasak bumi dari sisi Kawasan Summarecon Bandung, yang rencananya akan melintas Kali Cinambo yang berada di Rancanumpang Gedebage:

 

“Kami keberatan pisan dengan proyek ujug-ujug ini. Ijin belum ada sudah mangkas pohon. Ini jembatan Bailey, tapi di dua sisi kali Cinambo akan dipasang pasak bumi. Getarannya bikin kami takut, waktu dipasang. Masa bikin Bailey tapi permanen, kami tidak bodoh walau nggak sekolah tinggi. Hentikan dulu pembangunannya, kan ijin serta buat apa ini belum jelas semua,” kata seorang Emak-emak yang mengaku bernama Nenih.

 

Tentu saja ujaran Nenih serta-merta dalam suasana memanas kala itu, diiyakan oleh puluhan pengunjuk rasa lainnya. Lainnya, Deden Basari aktivis warga Rancanumpang, kembali ia mempertanyakan ijin pembuatan jembatan Bailey yang dianggapnya ‘serba ajaib’. “Bayangkan Pak Camat Gedebage, seperti kena angin apa? Jadi serba setuju dan serba ajaib bin aneh dengan Summarecon. Warga minta kejelasan proyek apa ini? Belum ada ijin, pohon sudah dipapas. Hentikan dulu, sebelum serba jelas buat apa ini?”

 

Pendemo lainnya Dadang Sudirman dengan tegas mempertanyakan para pihak yang memberi kewenangan membuat proyek jembatan Bailey tanpa sosialisasi sedikitpun:”Kalau mau bikin akses menuju Tegalluar ke KCIC, pakai saja atau teruskan pembangunan jembatan bunting tuh di sana beberapa ratus meter ke sebelah utara dari sini. Urus segera, ganti rugi warga yang terkena proyek di jembatan buntung itu?!” ujarnya dengan nada tinggi.  

        

Sementara Dadang Sujana Ketua LPM Kecamatan Gedebage yang berada di lapangan pada Jumat itu, menyatakan dirinya memantau dinamika protes warga Rancanumpang:”Intinya, warga hanya minta kejelasan, penuhi ijin-ijin pembangunannya. Jangan seperti ini,  dikatakan sebagai perintah dari atas, dari kementrian, dan bawa-bawa RI Satu segala. Warga di jaman sekarang ini, kalau belum jelas, pasti mempertanyakan. Pak Camat memang harus menjelaskannya secara meyakinkan.”

RI Satu ?

Semakin siang pada Jumat itu, para pendemo diterima dialog bersama Camat Gegebage Jaenudin AP di halaman Kantor Lurah Rancanumpang di Jalan Raya Rancanumpang No. 1 Kota Bandung. Jalannya dialog sempat memanas karena Camat Gedebage masih belum bisa meyakinkan tentang SOP (Standard Operational Procedure) pembangunan jembatan Bailey di daerahnya. Terbukti selama dialog ini, para pendemo di antaranya Deden Basari dan Dadang Sudirman secara bergantian, mempertanyakan tentang aneka pelanggaran terkait SOP yang relatif mereka para pendemo ketahui.

 

“Jangan bawa-bawa RI Satu atau Kemenko Marinvest. Yang penting proyek ini untuk berapa lama? Bila sifatnya sementara paling untuk 3 bulan, setelah itu ya bongkar! Kalau untuk jangka panjang, kenapa yang jembatan gantung, tak diteruskan atau segera lakukan ganti rugi dengan warga di sana? Papar Deden Basari.

 

Selanjutnya, Dadang Sudirman senaga dengan rekan pendemo lainnya, memeprtanyakan tentang ijin pemangkasan pohon: “Kalau tidak diketahui, mungkin sudah ditebang habis, ini bagaimana aturannya koq dialnggar seenaknya? Belum lagi dampak lingkungan lainnya, Pak Camat sebaiknya menjelaskan hal ini dengan sejelas-jelasnya.”

Kondisi terkini (18/8/2023) di Rancanumpang Gedebage Kota Bandung lokasi pembangunan jembatan Bailey . (Foto: HS).

 

Terkait tuntutan warganya, salah satunya mendesak agar mundur dari jabatannya, karena merasa tidak mampu menjelaskan serta meredam kekecewaan warganya, kepada redaksi Camat Gedebage menyatakan: “Kewajiban kami adalah memfasilitasi atau menjembatani aspirasi masyarakat dan juga, agar program pemerintah itu bisa nyambung, “ujarnya.

 

Lebih lanjut  Jaenudin AP mengatakan:”Nggak apa-apa dialog tadi itu hal yang wajar, ada aspirasi yang akan kami sampaikan ke pihak yang lebih berwenang lagi, karena bukan kapasitas Camat untuk memenuhinya.”

 

Ditanya pendapatnya tentang tuntutan para pendemo yang menginginkan proyek ini dihentikan sementara? Saat itu Camat Gedebage menyatakan,”mereka hanya ingin kejelasan saja, apakah ini untuk umum ataukah hanya sampai Pak Presiden lewat saja?”

Masih, Camat Gedebage ditanya pendapatnya tentang tuntutan para warga Rancanumpang, kembali mereka merasa perlu ada kejelasan atas proyek ini, termasuk tuntutan ‘saklek’ agar semua pada proyek ini serba tertulis dan jelas, ia menjawab:”Kita akan koordinasi dulu ya, dengan dinas terkait,” pungkasnya. (HS/SA).