Furcan AMC Ketua DPP PSI, kembali Gaungkan Revolusi Pendidikan Nasional: Hanya 8-9 % dari APBD untuk pendidikan …
Algivon.com -- Bertempat
di KaKa Café Jl. Sultan Tirtayasa No. 49 Bndung, Jawa Barat, kembali Furcan AMC
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar
acara bertajuk ‘Ngobrolin Revolusi Pendidikan’ pada Minggu, 17 September 2023.
Barang tentu acara ini, mengupas esensi perlunya menggemakan kembali:
”Ya, gerakan menuju revolusi pendidikan nasional, hakikatnya
tak bisa kami lakukan sendirian. Kita perlu partner yang luas dan mengakar di
segala lini masyarakat seperti yang ada di para sahabat, senior, akang dan
teteh yang hadir mala mini,” papar Furqan AMC membuka obrolannya.
Pada malam itu Furcan secara visual mengungkap borok-borok
pada program pendidikan nasional selama ini. Di antaranya ia merunut sesuai data
Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dari data Kemendikburistek pada tahun
2022. Intinya, dari 1,2 juta total ruang kelas SD di seluruh Indonesia, 60%
dalam kondisi rusak. Adapun untuk ruang kelas SMP, dari total 430 ribu ruang
kelas terdapat 53% dalam kondisi rusak. Sementara dari total 196 ribu ruang
kelas SMA dan 202 ribu ruang kelas SMK, masing-masing 45% dalam kondisi rusak.
Lanjutnya, kata Furcan dari berbagai penayangan datan,
dijelaskan pada tahun 2022 jumlah SMP hanya 1/3 jumlah SD. Di mana total SMP
41.402 unit sedangkan total jumlah SD sebanyak 148.992. Adapun jumlah SMA
14.007 unit dan SMK 14.199 unit. Bagaimana mungkin program wajib belajar 9
tahun bisa dipenuhi, kalau daya tamping SMP tidak sebanding dengan SD. Kondisi
ini diperparah dengan diterapkannya sistem zonasi, yang membuat siswa lulusan
SD menjadi semakin terbatas aksesnya ke SMP karena tidak semua wilayah ada SMP
nya.
“Makanya tak aneh, banyak anak putus sekolah dan tidak
terpenuhi hak pendidikannya. Belum lagi banyaknya pungutan liar di sekolah, padahal
konstitusi mengammanahkan pemerintah harus menjaminnya,” ujar Furqan yang
diamini para audiens, diantaranya dalam hal adanya 6 dosa besar sistem zonasi Penerimaan
Pserta Didi Baru (PPDB) yang sudah banyak beredar di media massa.
Selanjutnya, para gurupun banyak yang belum terjamin
kesejahteraannya. Tidak sedikit yang belum menerima gaji berbulan-bulan seperti
yang dialami 900 guru-guru PPPK di Papua yang belum menerima gaji dari bulan
Januari 2023. Di Kota Bekasi bahkan guru-guru PPPK dipotong gajinya 75%
beberapa bulan menjelang lebaran. Lebih ekstrimnya lagi ada guru-guru yang
menerima gaji di bawah Rp 500 ribu sebulan seperti yang terungkap dengan
viralnya struk gaji guru di Jawa Timur bulan lalu.
Permasalahan lain di lembaga sekolah, masih ada tiga dosa
besar pendidikan yang marak terjadi, yaitu intoleransi, perundungan dan
kekerasan seksual. Sementara itu di
kampus juga terjadi banyak persoalan, dosen yang seharusnya fokus mengajar
malah dibebani berbagai tuntutan administrasi. Beberapa waktu lalu 37 dosen,
guru besar, dan beberapa Rektor membuat petisi online menuntut pemerintah
mengaudit banyak aplikasi yang dipaksakan Dikti.
“Makin banyak saja, sarjana yang dihasilkan perguruan
tinggi, malah menjadi pengangguran. Semua ini menjadikan hidup kita semakin
miris saja,” ucapnya yang menuntut biaya kuliah gratis segera diwujudkan,
termasuk rencana dalam waktu dekat mengumpulkan sedikitnya 1.000 anak putus
sekolah untuk diajak mengutarakan keprihatinannya kepada para penguasa di
negeri ini.
Dalam hal postur anggaran pendidikanpun, masih sangat jauh
realisasinya dari mandat reformasi yang tertuang dalam konstitusi di mana 20%
dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Kenyataannya anggaran
pendidikan banyak terserap oleh belasan lembaga dan kementerian lainnya di luar
Kemendikbudristek selain sebagian besar ditransfer ke daerah.
“Temuan di daerahpun ternyata hasil evaluasi komisi X DPR RI
rata-rata hanya 8-9 % dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan. Dan tak
kalah pentingnya Pancasila selama ini belum menjadi rujukan utama dalam sistem
pendidikan kita,” ujarnya dengan menambahan –“Dirasa perlu ada gerakan bela
sekolah, bela guru, bela siswa, bela mahasiswa yang melibatkan semua elemen
massa secara berkelanjutan,” ujarnya yang merasa sukses atas respon Disdik
Jabar pada tahun 2023 melalui aplikasi Silapiz telah memproses 13.338 ijazah
yang selama ini ditahan sekolah karena berbagai alasan.
15 Tuntutan Revolusi
Pendidikan Nasional
Furqan AMC malam itu dalam diskusi ini kembali menekankan
atas tindak lanjut gerakan yang sama saat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 di
Jakarta, tepatnya di depan gedung Kemendikbudristek, jalan Sudirman, Jakarta.
Inilah 15 Tuntutan untuk REVOLUSI
PENDIDIKAN NASIONAL:
Perbaiki sekolah-sekolah rusak di Indonesia yang jumlahnya
mencapai 50% lebih.
Bangun SMP dan SMA/SMK baru yang selama ini jumlahnya hanya
1/3 SD.
Jamin kesejahteraan guru, termasuk guru PPPK dan guru
honorer. Minmal digaji di atas UMK (Upah Minimum Kota).
Pastikan Anak Putus Sekolah dapat melanjutkan pendidikan.
Jadikan wajib belajar menjadi 12 tahun.
Evaluasi sistem zonasi, sampai ada pemerataan fasilitas
pendidikan.
Basmi 3 Dosa Besar Pendidikan: intoleransi, perundungan dan
kekerasan seksual.
Jaminan pendidikan untuk anak disabilitas, berkebutuhan
khusus, dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Majukan ilmu pengetahuan & teknologi.
Bebaskan guru dan dosen dari beban administrasi.
Kuliah gratis bagi mahasiswa S1.
Jaminan lapangan kerja untuk sarjana.
Hapuskan pungutan-pungutan pendidikan selama masa wajib
belajar anak.
Realisasi sepenuhnya anggaran 20% APBN dan APBD untuk
Pendidikan!
Pastikan Pancasila jadi mazhab pendidikan nasional.
Mengimbau Mendikbudristek agar segera memerintahkan
jajarannya dari pusat hingga daerah untuk menjalankan agenda revolusi
pendidikan nasional ini.
Revolusi Pendidikan Nasional ini sekaligus adalah cara kita
mendidik bangsa ini agar hadap konstitusi, taat konstitusi. Karena pendidikan
itu adalah hak konstitusional rakyat, pemerintah wajib memenuhinya sebagaimana
tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. (HS)
Reviewed by Harri Safiari
on
17.29
Rating:
Tidak ada komentar