Tengarai Produk MK Cacat Hukum, Gema 77/78 Siap Turun ke Jalan, Desak DPR Gunakan Interpelasi

Suasana jalannya peringatan Sumpah Pemuda (28/10/2023) ala Gema 77/78 menggelar Konsolidasi dan Diskusi di Roemah Bersama Alumni Jl. Imam Bonjol No. 16 Kota Bandung, Jawa Barat. (Foto: HS). 

Algivon.com – Fenomena kontroversi produk Mahkamah Konstitusi (MK), ditengarai cacat hukum tersebab meloloskan Gibran Rakabumi Raka (35) putra Presiden RI, sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto,  sangatlah mendominasi tatkala Gema 77/88 menggelar Konsolidasi dan Diskusi terkait peringatan Sumpah Pemuda di Roemah Bersama Alumni di Jalan Imam Bonjol, No.16 Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober 2023.

 

Adalah nara sumber dalam diskusi ini di antaranya Pengamat Politik Indro Tjahyono, Aktivis 77/78 Subur Dwiyono, dengan moderator dari sang tuan rumah Gema 77/78 Dwi Soebawanto.

 

"Kalau dari awal, proses pembalonan, proses pengusulan calon-calon itu sudah curang, kemudian hal itu melibatkan mahkamah konstitusi," kata Indro Tjahyono.

 

"Yang nanti, ujung-ujungnya konflik pemilu pun harus maju ke MK. Ini merupakan hal yang kritis ya? Selanjutnya, ya untuk orang bisa mendapatkan kemenangan, dalam pemilu atau pilpres," terangnya.

 

Lebih lanjut kata Indro Tjahyono yang kerap lugas bertutur, menurutnya bila cara-cara itu sudah dilakukan, pesta rakyat lima tahunan ini jadi nggak jujur adil (Jurdil) dan langsung tidak umum bebas rahasia (Luber) lagi.

 

"Jadi nggak mungkin bersih lah, permainannya itu udah kotor dari awal. Nah kita coba berpikir. Bagaimana sebenarnya, persoalan ini," katanya.

 

"Ini masih belum pemilu. Persoalan konstitusinya aja masih belum benar. Jadi pemilu boleh masuk, tetapi urusan urusan konstitusi itu dibenahi," terangnya.

 

Memang MK kemarin cacat ya, jelas  Indro, pertama saat memutuskan umur calon Wakil Presiden yang tidak lain anak sulung Presiden, belum lagi ada soal disenting opinion, yang abstain dianggap setuju.

 

"Nggak benar, masa Hakim MK menyetujui memanupulasi umur, atau sudah pernah menjadi kepala daerah. Itu persoalan," ujarnya.

 

MKMK & Cawe-cawe …

 

Untuk memutup kecurangan itu, kemudian dibuatkan komite etik majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) yang ketuanya adalah Jimly Asshiddiqie.

 

"Tapi sudah beberapa kali oleh wartawan ditemui, Jimly ini ngintil terus ya, dengan Prabowo. Bahkan setengah masuk timnya Prabowo. Jadi nggak mungkin bisa nantinya MKMK itu mengadili konstitusi itu sendiri," terangnya.

 

"Jadi itu, yang kita anggap negara ini krisis konstitusi, harus dibereskan dulu," katanya.

 

Selain itu, tambah Indro lagi soal Ketua MK itu sendiri, yang tidak lain adalah adik ipar dari Presiden.

 

"Ini persoalan, karena hal ini bertentangan dengan TAP (Ketetapan) MPR. Yang tidak memperbolehkan adanya nepotisme. Jadi harus mundur, peraturannya demikian," terangnya.

 

Soal lainnya, Presiden itu ayahnya Gibran (Cawapres) yang akan jadi kontestan Pilpres. Oleh karenanya, dia nggak boleh cawe-cawe.

 

"Cawe-cawe dia, bilangnya nanti ada kejutan, bilangnya nanti calon presidennya berambut putih lah. Itu cawe-cawe, Nggak boleh itu. Nah ini juga yang kita persoalkan dalam diskusi ini," terangnya.

 

Interpelasi & Siap Turun  …

 

Alhasil versi Indro, pemilu itu bukan soal kalah memang, tapi andaikata ada kemenangan, kemenangan itu kemenangan dilakukan secara fair, dengan aturan yang benar.

 

 

"Kalau di sepakbola itu, aturannya ditegakkan, bukan sebelum main sepakbola, hakim garis, wasit, semua sudah diatur, ini yang nggak boleh," terangnya.

 

"Oleh karena itu dalam konsolidasi dan diskusi tadi kita sepakat mendorong DPR untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap produk MK yang cacat hukum ," katanya.

 

Persoalan itu, tambah Indro, tidak hanya akan didorong di tingkat legislatif meminta DPR menggunakan hak interpelasinya, tetapi Gema 77/78 juga siap turun ke jalan.

 

"Bukan hanya didorong ditingkat legislatif, tapi kita juga harus demo, karena ini persoalan moral bangsa, tidak boleh kita remehkan," terangnya.

 

Tuntutannya, kata Indro, meminta DPR RI menganulir produk MK soal Gibran Rakabuming Raka yang bisa nyawapres berdasarkan UU yang cacat.

 

Baik karena produknya nggak benar, maupun karena ada penyelundupan hukum.

 

"Kan sebagian hakim konstitusi juga bilang, aneh ini prosesnya cepat tapi penyelundupan hukum ada di dalamnya," tutupnya. (HS/Aris).