Anggota DPR RI Muhammad Farhan Jalankan Reses di Kota Bandung dan Cimahi, Bahas Sampah, BPJS UHC & Stunting

Algivon.com -- . Anggota DPR RI Muhammad Farhan Fraksi Nasdem Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi) menjalankan Reses Masa Sidang 1 Tahun 2023-2024 bertema, "Sama-Sama Bersama Bantu Sesama".

Saat Muhammad Farhan didampingi Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi Nasdem Rendiana Awangga menggelar reses di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Jumat, (20/10/2023), keduanya kompak membahas BPJS UHC (Universal Health Coverage) dan Stunting di Kota Bandung. 

"BPJS UHC merupakan sebuah program yang sudah dilaksanakan di Kota Bandung sejak dua tahun lalu, di mana setiap tahunnya Pemerintah Kota menganggarkan 240 miliar rupiah untuk BPJS UHC, yang memang menjadi solusi permasalahan kesehatan di Kota Bandung," kata Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi Nasdem Rendiana Awangga di awal paparannya.

"Kita ketahui permasalahan kesehatan di Kota Bandung adalah masyarakat yang tidak memiliki BPJS, atau BPJS-nya memiliki tunggakan atau tidak aktif karena di PHK atau sudah pensiun," ungkap Rendiana Awangga atau biasa disapa Awang.

Lebih lanjut Rendiana Awangga mengatakan, dengan menggunakan BPJS UHC, masyarakat yang memiliki KTP Kota Bandung dan minimal sudah tinggal di Kota Bandung selama satu tahun dapat menggunakan BPJS UHC tanpa memiliki BPJS, cukup datang ke Puskesmas terdekat atau ke Rumah Sakit di mana mereka ingin berobat, jadi cukup menggunakan BPJS UHC.

"Ini merupakan salah satu program yang didorong Fraksi Nasdem beberapa tahun lalu, dan Alhamdulillah program ini sudah berjalan dua tahun sampai sekarang," ujar Rendiana Awangga.

Sedangkan Muhammad Farhan mengungkapkan, Pasir Impun merupakan Kelurahan di Kota Bandung yang tingkat kesejahteraannya sudah baik, karena masyarakatnya banyak yang tidak di bawah garis kemiskinan, tetapi bukan berrti masalah sosialnya tidak ada.

"Seperti yang saya dengar dari warga Pasir Impun, ada masalah pendistribusian bantuan sosial dari Pemerintah yang tidak merata, dan hal tersebut penting untuk diperhatikan, ada juga masyarakat yang tidak mampu atau terlantar tidak mendapatkan bantuan," ungkap Muhammad Farhan.

"Hal-hal seperti ini harus kita perhatikan baik-baik, karena memberikan peluang sebetulnya untuk yang berada di pemerintahan ini untuk meningkatkan kembali progam-program yang tujuannya membantu kesejahteraan sesuai dengan prinsip kita sebagai pemerintah yang mensejahterakan rakyatnya," kata Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan menambahkan, karena apabila ada masyarakat yang merasa tetangganya ada yang mendapat bantuan tetapi dia tidak, artinya sudah mengganggu rasa keadilan, dan pada saat yang bersamaan adanya pendistribusian bantuan yang tidak merata, itu bisa menimbulkan kesenjangan.

Muhammad Farhan mengungkapkan, di indonesia kesenjangan antara kaya dan miskin cukup banyak, dan hal ini akan menimbulkan masalah sosial, "Maka kita jembatani untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah sosial," ujarnya.

Terkait masalah stunting, Muhammad Farhan menjelaskan, saat ini terpusat di Kementerian Kesehatan, namun pendistribusian bantuan untuk stunting bukan sekedar seperti pendistribusian vaksin atau imunisasi, datang suntik selesai, karena terkait stunting ada edukasi di dalamnya, dan ini yang sulit, karena apabila menambah gizi semuanya dari pemerintah, maka ketergantungan kepada pemerintah akan tinggi, itulah sebabnya Posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.

"Setiap pihak mempunyai persepsi sendiri terhadap prioritas, dan anggaran stunting memang berpusat di Kementerian Kesehatan, dan Kemenkes akan melihat mana yang lebih prioritas, pada waktu itu yang prioritas adalah masalah Covid, maka anggaran semua berpusat kepada penanganan Covid," ungkap Muhammad Farhan.

Tetapi menurut Muhammad Farhan bukan Kementerian Kesehatan tidak ingin menghilangkan masalah stunting, tetapi masalah stunting harus ditangani Pemerintah Daerah, dan Pemda harus mampu membuat edukasi hingga ke tingkat bawah, dan memprioritaskan stunting.

"Sebagai contoh, ketika anggaran turun, ternyata masalah demam berdarah yang lebih mengancam jiwa lebih banyak dari stunting, maka anggaran untuk penanganan demam berdarah diprioritaskan," ungkap Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan menjelaskan, Kementerian Keuangan memang belum mengeluarkan mata anggaran khusus untuk stunting, "Semua diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka kemarin Presiden RI Joko Widodo marah ke Pemerintah Daerah dan bukan marah ke Menteri Kesehatan, karena ketika dibuat edukasi di masyarakat, ternyata anggarannya lebih banyak habis untuk konsumsi," ujar Muhammad Farhan. 

Terkait masalah sampah di Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, setiap hari kita memproduksi 1.509 ton sampah, "Dari sekian banyak itu, 700 ton-nya adalah sampah organik alias bekas makanan," ungkapnya.

"Saya mencermati, hanya 11 persen RW di seluruh Kota Bandung yang melaksanakan Kang Pisman, itupun di setiap RW yang saya datangi tidak semua RT melakasanakan, memang memisahkan sampah itu susah," kata Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan mencontohkan, apabila ibu-ibu memiliki sampah plastik ketika menghadiri acara, sampah plastik itu dibawa ke rumah masing-masing, sisa makanan dicuci, baru dipisahkan sampah plastik tersebut, namun banyak yang belum mau melakukannya.

"Jadi memang memilah sampah itu tidak mudah, Kang Pisman itu konsep yang bagus tetapi tidak dilaksanakan oleh kita semua, dan ini problem buat kita semua, sehingga apabila ada sampah menumpuk di mana-mana kita elus dada saja sambil berkata gara-gara saya," ujar Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan mengatakan, secara teori, kalau sampah tidak dipilah akan terjadi reaksi kimia yang menimbulkan polusi di mana-mana, mulai dari polusi bau air lindi yang merupakan proses dari pembusukan sampah organik, dan air lindi sangat beracun.

"Pada saat bersamaan ketika sampah bereaksi satu sama lain menghasilkan gas amoniak, dan ketika ditumpuk bertahun-tahun lama-lama akan meledak, itu yang terjadi di TPA Leuwigajah di tahun 2007, kemarin terjadi di Sarimukti," ungkap Muhammad Farhan.

"Seperti diketahui, 90 persen dari 1.509 ton sampah masuk ke Sarimukti, dan ketika Sarimukti hanya bisa menampung setengahnya, maka setengahnya yang tidak tertampung mau tidak mau kita nikmati bersama," pungkas Muhammad Farhan. (HS/RLS)