Relawan DGP8 Jabar Sinyalir Netralitas Pemilu Bermasalah - Segera, Bentuk Posko Gerakan Rakyat!
Algivon.com -- Kembali entitas, relawan Dukung Ganjar Presiden ke-8 (DGP8) menginisiasi pendirian Posko Gerakan Rakyat di 3 wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Pendirian Posko Gerakan Rakyat tersebut muncul atas respon perkembangan di lapangan di masa kampanye pada beberapa kejadian diduga terjadi ketidaknetralan jelang Pilpres 2024, "intinya disinalir kuat Pemilu 2024 ini bakal bermasalah," ucap Eka Santosa Ketua DGP8 DPW Jawa Barat (4/1/2024) di Media Center DGP8 DPW Jabar di Jalan Gatot Subroto No. 319 Kota Bandung, Jawa Barat.
Paling anyar kuatnya dugaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang bermasalah, ini terkait viralnya video ketidaknetralan oknum ASN Satpol PP di Kabupaten Garut Jawa Barat. Dalam video berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan dukungan terhadap Capres-Cawapres tertentu. Juru bicara para oknum Satpol PP Garut itu mengaku berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. lainnya, tak hanya itu, sejumlah oknum TNI menganiaya dua relawan pasangan Ganjar -Mahfud MD di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Rencananya Relawan DGP8 akan mendirikan Posko Gerakan Rakyat di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. DGP8 akan mendirikan Posko Gerakan Rayat pertama di Pamarican Ciamis pada 13 Januari 2024 mendatang. Posko tersebut sebagai wadah relawan Ganjar-Mahfud untuk berkontribusi dalam mengawal netralitas pilpres 2024.
Jujur dan Adil, Bisakah?
Lebih lanjut Eka Santosa yang dalam pertemuan khusus ini terkait pendirian Posko Gerakan Rakyat yang didampingi Dady Mulyadi Bendahara DGP8 DPW Jabar, Aaj Muliana Kabid UMKM DGP8 DPW Jabar, Kenny Dianis Putri Kaderisasi, Organisasi, dan Kepemudaan DGP8 DPW Jabar,serta Rizal Panghani Ketua DPD DGP8 Kota Bandung, tegas menyatakan agar Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil!
“Insiden demi insiden terjadi di lapangan di masa kampanye ini lah yang menginisiasi Relawan DGP8 mendirikan Posko Gerakan Rakyat. Sehingga kita bersama-sama rakyat mengawal pemilu yang jujur, adil dan damai tanpa insiden yang berarti hingga bertemunya Presiden dan Wakil Presiden 2024 nanti,” ungkap Eka Santosa kepada awak media.
Lebih lanjut, Eka Santosa berharap penyelenggara pemilu bisa mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi. “Ibarat sepakbola kerusuhan terjadi karena wasit tidak mengambil keputusan yang adil, akibatnya beginilah ... ” papar Eka Santosa yang pernah menjadi anggota DPR RI itu satu periode dan satu fraksi PDIP bersama Ganjar Pranowo.
Menurutnya penyelenggara pemilu harus cepat menindak pelanggar peraturan kampanye. “Bukan hanya melakukan pengamanan, apalagi membiarkan pelanggaran terjadi, ” tambah Eka Santosa.
Eka Santosa mengharapkan dengan berdirinya Posko Gerakan Rakyat bisa turut serta menjaga netralitas Pilpres 2024. “Semoga dengan adanya Posko Gerakan Rakyat ini, bisa ikut berkontribusi untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik cantik dan beretika,” pungkas Eka Santosa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. KPU menetapkan kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah itu KPU menjadwalkan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(HS/RD/BRH).
Tidak ada komentar