FMP Jawa Barat Serukan 3 Tuntutan: Turunkan Harga Sembako, Tolak Kenaikan Listrik & BBM, Tolak Pilpres Curang!
Algivon.com -- Kenaikan harga pangan akhir-akhir ini sangatlah massif,
terlebih kenaikan harga beras sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia. Lebih
aneh lagi, pasca pemilu (14 Februari 2024 – red.) trend kenaikan harga bukan
hanya berlaku untuk beras, juga BBM,
listrik dan tarif tol pun
mengalami kenaikan harga. Fenomena ini sangatlah mencekik masyarakat menengah
ke bawah. Belum lagi dalam beberapa minggu ke depan, menjelangi bulan puasa (Maret – April 2024-Red), diperkirakan konsumsi
bahan pangan akan lebih besar.
Khusus untuk kenaikan harga beras ini, bukan hanya karena
adanya fenomena el nino yang beberapa bulan ini sedang terjadi, melainkan dampak
pesta demokrasi yang sudah kita lewati, juga akibat kebijakan bansos (bantuan sosial) yang ugal-ugalan! Kebijakan ini dikeluarkan, tanpa memikirkan
ketersediaan pasokan, jelasnya hal ini memunculkan dampak besar atas kelangkaan
beras.
Keterangan di atas, menupakan prolog dari para mahasiswa
yang tergabung dalam Federasi Mahasiswa Provinsi Jawa Barat (FMP
Jawa Barat). Mereka dengan tegas dan mendesak kepada pemerintah mengajukan
3 tuntutan, selama berunjuk rasa di halaman Gedung Sate di Kota Bandung (Senin,
26 Februari 2024);
“Pertama, turunkan
harga sembako. Kedua, tolak kenaikan tarif listrik dan tol serta BBM. Ketiga, tolak
Pilpres curan!”, teriak Arya
Bimantara, Bani Rizki, dan Ahmad Sidik yang mewakili beberapa kampus swasta
di Jawa Barat.
Salah Penerapan,
Bansos!
Lebih jauh para mahasiswa yang tergabung pada FMP Jawa
Barat, mengemukakan argument berdasarkan paparan Anggota Komisi IX DPR RI Netty
Prasetiyani Aher, bahwa kelankaan dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa
bulan terakhir ini, diduga akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan. Dampak
nyata dari salah penerapan ini, ia mengkhawatirkan dapat lebih dalam menurunkan
daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.
Menutup aksi unjuk rasa ini, FMP Jawa Barat dalam aksinya di
halaman gedung sate Kota Bandung, kembali mengecam keras atas keputusan politik
pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
“Seharusnya, pihak pemerintah sudah memperhitungkan dan
mempertimbangkan secara matang, bahwasanya keputusan politik tersebut tidak
merugikan pihak manapun. Pemerintah dengan segala kepakarannya, harus mampu meminimalisir
kemungkinan yang bisa mengorbankan kepentingan khalayak umum,” tutup Arya
Bimantara yang diamini rekan-rekanya sambil menambahkan –“Dalam waktu dekat
kami akan turun kembali, mengingatkan pemerintah!” (HS dan Tim)
Tidak ada komentar