R Dhani Wirianata Calon Walikota Bandung Ungkap Ide Digitalisai Pilkada dan Pemilu Mendatang

 

R Dhani Wiriadinata membuka peluang jangka panjang dan penuh kehati-hatian untuk  penyelengaraan Pilkada dan Pemilu yang 'Jurdil' dengan digitalisasi searah era menuju 5.0. (Foto: HS.) 

Algivon.com – Seturut Ridwan Dhani Wirianata ditetapkan sebagai Calon Walikota Bandung 20204, yang penetapannya dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pada Deklarasi Cawalkot Partai Gerindra di Ballroom Hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).

 

Masih di hari yang sama pada petang itu, R Dhani Wirianata di Rooftop Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro No. 27 Bandung, seusai pertemuan bersama komunitas politik kepemudaan di Kota Bandung yang juga memperkenalkan visi dan misinya sebagai Calon Walikota Bandung, ditanya tentang rencana berikutnya, sesuai dengan perintah partai,”tentu mencari koalisi dan setelah itu turun ke masyarakat,” ujarnya sambil menjawab bahwa pasangannya kelak – “Saat ini masih konsolidasi ya”.

 

Lebih lanjut R Dhani Wirianata ditanya tentang rencana sosialisasi berikutnya,”ya, tentu akan dilakukan sambil terus melaporkan perkembangannya ke DPP,” ujarnya.

 

Mengklarifikasi dari lontaran ide dari R Dhani Wirianata ketika dirinya diperkenalkan dengan bakal calon walikota lainnya seperti Arfi Rafnialdi dari Golkar, Dandan Riza Wardana dari PDIP, Marshall dari PSI, dan Erwin dari partai PKB, selama di Rooftop Gedung DPRD Jabar, di antaranya ia melontarkan ide tentang penguatan peran teknologi berupa digitalisasi secara bertahap untuk proses Pilkada dan Pemilu ke depan, tujuan selain untuk menghemat biaya, juga demi mengurangi tingkat kecurangan:

 

“Nah, ini kan persoalan jangka panjang kita. Bilapun kita akan gunakan, perlu kita undang para ahli. Bagaimana kita bisa menekan anggaran. Dengan teknologi dengan opsi-opinya tentu masih harus kita kaji lebih lanjut. Kita pun masih mengalami  kekhawatiran, justru dengan digitalisasi malah bisa terjadi kecurangan. Untuk itu kita perlu para ahli, agar bisa membuat pengamanan yang baik, tentunya.”

 

Masih seputar lontaran ide perlunya digitalisasi pada Pilkada dan Pemilu yang dilakukan secara bertahap, R Dhani Wirianata, menyatakan:

”Makanya para petugas KPU itu rata-rata 2 tahun sebelum Pilkada dan Pemilu telah mengumpulkan data secara sistematis. Nah, bagaimapun nanti pada suatu saat dimasa depan, utamanya menghadapi era digitalisasi dan bertransformasi ke 5.0, dirasa perlu menentukan langkah-langkahnya ke arah itu,” pungkasnya. (HS/Arismen)