F- SEBUMI Jawa Barat Pasarkan Sumpia 'Go Internasional', Aan Aminah: Bisa Atasi Pengangguran ...

Laporan Khas 

Aan Aminah, Ketua Federasi Serikat Buruh Militan (F-Sebumi) - Mari kita galakkan ekspor aneka makanan ringan kita, ternyata penggemarnya di luar negeri cukup potensial. (Foto: Dok Pribadi.)

Algivon.com -- Pengurus Federasi Serikat Buruh Millitan (F-SEBUMI) Jawa Barat yang sudah merintis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa  makanan ringan "Sumpia" sejak tahun 2021 kini akan Go Internasional. Ini berawal dari terjadinya Pemutusan Hubugan Kerja (PHK) bagi 10 orang buruh pabrik pada tahun 2021. Sejak itu berdampak  tidak adanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka saat itu pengurus F-SEBUMI memulai bisnis UMKM produk makanan ringan Sumpia. Kisah ini terungkap kala Ketua Federasi Serikat Buruh Millitan (F-SEBUMI), Aan Aminah, berbicara di Sekretariat Federasi Serikat Buruh Millitan (F-SEBUMI) Jawa Barat (14/8/2024)

Menurut Aan Aminah, produk makanan makanan ringan sumpia tersebut dapat Go Internasional, awalnya ada pelanggan yang kebetulan sedang bekerja di luar negeri, pelanggan ini menawarkan diri untuk iseng menjualkan produk makanan ringan sumpia. 

 

"Awalnya tidak percaya, sumpia buatan saya akan disukai oleh orang luar negeri. Ternyata, respon mereka sangatlah baik, kedepan kami berharap produksi ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan seperjuangan yang dulu pernah di PHK". jelas Aan Aminah. 

Aan Aminah mengatakan pembentukan UMKM sendiri adalah implementasi dari kemandirian ekonomi, kita harus bisa berdiri sendiri tanpa kita harus selalu mengandalkan bekerja di pabrik.  "UMKM ini juga minimalnya bisa membantu beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan saya berharap dengan sumpia yang sudah bisa Go Internsional ini bisa bekembang pesat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru terhadap masyarakat yang masih menganggur" tegasnya.

Apalagi akhir-akhir ini ramai isu di kalangan buruh terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, pihaknya sangat tidak setuju dengan Keputusan Pemerintah itu karena dianggap akan membebani kalangan buruh, "belum lagi ada potongan BPJS dan PPH 21 jika ditambah dengan Tapera dikhawatirkan akan berdampak kepada perekonomian buruh," tambah Aan Aminah

Aan Aminah, punya solusi terkait program Tapera, di antaranya: 

- Program Perumahan Tapera sudah disiapkan dan sudah siap huni.

- Waktu cicilan / angsuran harus ditentukan dan tidak terlalu membebani buruh.

- Perlu selektif pada keanggotaan Tapera karena tidak semua buruh belum memiliki rumah.

"Minimal tigal hal yaitu harus siap huni, cicilan tak membebani, dan selektif kepesertaannya, rasanya akan lebih tepat sasaran, tak seperti saat ini dipukul rata," tutupnya. (HS).