Pengusutan KPK atas Dugaan Mark Up Dana Penempatan Iklan bank bjb, Kristian Widya Wicaksono: Harus Tuntas & Jelas

 

Kantor bank bjb Pusat di Jl. Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat (Foto: www.instragram.com/@dudisugandi) 

 

Kota Bandung – Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah menelisik dugaan mark up (penggelembungan) dana penempatan iklan oleh bank bjb, atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2021 – 2023 hingga Rp. 200 Miliar.

 

Menariknya, di tengah pengusutan kasus yang ramai diperbincangkan warga Jabar, bank bjb merombak jajaran komisarisnya. Perombakan ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 di Grand Ballroom Trans Hotel Bandung (5/9/2024).

 

Tercantum pada hasil RUPSLB Bank BJB itu, pemegang saham menerima pengunduran diri Ventje Rahardjo Soedigno selaku Komisaris Utama Independen Bank BJB, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Tahun 2024.

 

Pada kesempatan yang sama, pemegang saham mengangkat Taswin Zakaria sebagai Komisaris Utama Independen, dan Mohammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris, serta Hilman Purakusumah Komisaris Independen baru di bank bjb.

 

Berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2024, ini dia susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB:

 

Dewan Komisaris

 

Komisaris Utama Independen : Taswin Zakaria

 

Komisaris : Mohammad Taufiq Budi Santoso

 

Komisaris : Tomsi Tohir

 

Komisaris : Rudie Kusmayadi

 

Komisaris Independen : Diding Sakri

 

Komisaris Independen : Hilman Purakusumah

 

Direksi

 

Direktur Utama : Yuddy Renaldi

 

Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna

 

Direktur Keuangan : Hana Dartiwan

 

Direktur Konsumer dan Ritel : Yusuf Saadudin

 

Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari

 

Direktur IT dan Transaction Banking : Rio Lanasier

 

Direktur Operasional : Tedi Setiawan

 

Tercatat, Taswin Zakaria yang kini menjadi Komisaris Utama Independen punya rekam jejak karier panjang di dunia perbankan. Posisi terakhirnya sebagai Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk periode 2013-2024.

 

Selanjutnya, Komisaris Independen terpilih Hilman Purakusumah pun memiliki pengalaman panjang berkarier di dunia perbankan. Sedangkan Komisaris terpilih Mohammad Taufiq Budi Santoso, memiliki pengalaman karier di pemerintahan dan lembaga jasa keuangan non-bank, yakni sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar.

 

Menurut Yuddy Renaldi melalui keterangan resminya pada 5 September 2024, merasa yakin susunan pengurus baru, bank bjb akan mampu melakukan inovasi secara berkelanjutan, dan berkontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional.

 

 

Sprindik itu …

 

Pantauan redaksi, KPK segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan mark up dana penempatan iklan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Menurut Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK (1/9/2024), sprindiknya belum ada, karenanya ia belum bisa memberikan informasi lain.

 

Diketahui, KPK kini tengah mendalami perihal aliran dana dalam dugaan mark up dana penempatan iklan pada 2021-2023. Total uang markup itu kurang lebih Rp 200 miliar dalam kurun 3 tahun.

 

Dicontohkan, besaran dana untuk pasang iklan ke media dalam satu kali placement Rp200 juta, tetapi oleh bank bjb, uang itu di-markup sampai dengan Rp 400 juta, dan lain-lain. Adapun uang mar kup dana penempatan iklan oleh bank bjb diduga sebagai setoran ke sejumlah pejabat, dugaannya dengan dalih Dana Penempatan Iklan periode 2021 – 2023 oleh bank bjb.

 

Perihal ini, dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata. Alex menambahkan jika lembaga antirasuah tersebut tengah mendalami perihal aliran dana dalam dugaan markup tersebut.

 

"Iya, uangnya mengalir ke mana sedang didalami penyelidik/penyidik," kata Alexander Marwata dikutip dari kanal Tempo, di Bandung, Jumat (30/8/2024).

 

Kata Kristian Widya Wicaksono …

 

Secara terpisah redaksi mengontak Kristian Widya Wicaksono, Dosen Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, menurutnya bank bjb merupakan BUMD: Penyertaan modalnya berasal dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Sumber penyertaan modal ini berasal dari Pajak dan Retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Artinya, pengelolaan keuangan di bank bjb tidak dilakukan di ranah yang terisolir dari akuntabilitas publik. Pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut Kristian Widya Wicaksono, dugaan kasus korupsi di bank bjb yang saat ini diusut KPK tentunya harus tuntas dan jelas, sehingga masyarakat umum khususnya nasabah bank bjb dapat memperoleh penjelasan secara terang benderang.”

Kritian Widya Wicaksono - sumber modal bank bjb ini dari Pajak dan Retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Maknanya, pengelolaan keuangan di bank ini tidak dilakukan di ranah yang terisolir dari akuntabilitas publik. 

 

Masih kata Kristian Widya Wicaksono, sedikitnya ada 5 hal yang harus serba terbuka itu: (1) akar penyebab masalah korupsi ini harus ditelusuri secara seksama; (2) pihak yang bertanggung-jawab dalam perkara ini siapa saja?; (3) penanganan kasus hukumnya secara adil dan transparan;  (4) rencana mitigasi untuk menangani dampak masalah korupsi ini terhadap keamanan dana nasabah, harus jelas; (5) rencana tindak lanjut untuk pencegahan, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan transparansi harus dikedepankan.

 

Kristian Widya Wicaksono yang kepada redaksi merasa sangat prihatin atas dugaan korupsi yang menimpa bank bjb kebanggaan warga Jawa Barat,”dari kasus ini pengelola bank bjb dapat mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Setidaknya, terhindar dari turunnya kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap pelayanan bank bjb,” pungkasnya. (Harri Safiari).